Timbulnya Kesadaran Nasionalisme Asia

Timbulnya Kesadaran Nasionalisme Asia

     Timbulnya kesadaran nasionalisme disebabkan oleh kenangan kejayaan pada masa lampau menggugah kebangkitan melawan penjajah, penderitaan dan kesengsaraan rakyat akibat penjajahan, lahirnya golongan terpelajar yang memelopori gerakan antipenjajahan, pengaruh kemenangan Jepang atas Rusia 1901-1905, yang memberi kepastian bahwa bangsa Asia mampu mengalahkan bangsa Barat.

Adapun gerakan nasional meliputi tiga aspek:

1.Aspek politik, yakni gerakan nasional menumbangkan dominasi politik kaum imperialis dan menyuarakan keinginan rakyat untuk merdeka.

2.Aspek ekonomi, bahwa gerakan nasional bisa terlihat dengan adanya penghapusan eksploitasi ekonomi asing, yang bertujuan untuk membangun masyarakat baru yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan, sesuai dengan cita-cita keadilan sosial.

3.Aspek kebudayaan, yakni kaum nasionalis ingin menghapus penetrasi kebudayaan asing yang merugikan dan mematikan budaya bangsa dan menghidupkan kembali kebudayaan dan kepribadian bangsa.

     Di kawasan Asia, kesadaran nasional baru bangkit sekitar permulaan abad ke-20 untuk melepaskan cengkeraman dari kekuasaan Barat. Misalnya, gerakan nasional India yang dipelopori oleh Mahatma Gandhi, gerakan nasional Cina yang dipelopori oleh Sun Yat Sen, gerakan nasional Turki yang dipelopori oleh Mustafa Kemal Pasha.

     Timbulnya Kesadaran Nasionalisme AsiaMahatma Gandhi lahir pada tanggal 2 oktober 1869 di salah satu daerah India, Gujarat. Banyak orang di dunia memang lebih mengenal beliau dengan nama Mahatma Gandhi yang dalam bahasa Sansekerta berarti “jiwa agung”, namun nama aslinya adalah Mohandas Karamchand Gandhi.

     Mahatma Gandhi dibesarkan di sebuah keluarga yang memiliki pemikiran konservatif. Keluarganya memiliki hubungan dengan penguasa Kathiawad di India. Beberapa dari mereka bekerja pada pemerintah. Sepanjang hidupnya digunakan untuk menegakkan perdamaian, sayang usaha tersebut harus terhenti pada 30 januari 1948.

     Pada tanggal tersebut, Mahatma Gandhi menghembuskan nafas terakhirnya di New Delhi, India, akibat pembunuhan oleh seorang hindu fanatik yang menganggap beliau terlalu memihak pada kaum muslim. Peristiwa tersebut hanya berselang dua minggu setelah penandatanganan perjanjian damai oleh pihak tentara Inggris dalam upaya membebaskan India dari belenggu perjajahan Britania Raya. Padahal seperti diketahui banyak orang, beliau adalah sosok pengagum dan sangat menghargai berbagai aliran kepercayaan, baik Islam, Hindu, maupun Kristen.

Mahatma Gandhi mengajarkan beberapa hal:

1. Swadesi, yaitu gerakan rakyat India untuk membuat dan memakai bahan buatan dalam negeri sendiri.
2. Ahimsa, artinya melawan tanpa kekerasan (dilarang membunuh) artinya tidak berbuat apa-apa.
3. Satyagraha, artinya gerakan rakyat India untuk tidak bekerja sama dengan penjajah (Inggris) sehingga disebut gerakan nonkooperatif.
4. Hartal, artinya berkabung karena ada kejadian yang menyedihkan. Berkabung sebagai tanda protes (mogok).
5. Purnaswaray, yaitu merdeka penuh.

     Hasil perjuangan rakyat India ialah pada tanggal 15 Agustus 1947 rakyat mendapatkan status dominion dan berhak mengatur urusan dalam negerinya sendiri. Pada tanggal 26 Januari 1950, negara India mendapat kemerdekaan penuh dengan Nehru sebagai perdana menterinya.

     Sun Yat Sen, pelopor gerakan nasional Cina, mengajarkan Sun Min Chu I (tiga asas kerakyatan), yaitu Min Chu (nasionalisme), Min Chuan (demokrasi), dan Min Shen (sosialisme). Gerakan nasional Cina berhasil mengusir Inggris serta melahirkan Republik Cina (1912).

     Gerakan nasional Turki dipelopori oleh Mustafa Kemal Pasha. Sebelumnya, terjadi Gerakan Turki Muda yang bertujuan untuk menyelamatkan Turki dari keruntuhan, mengembangkan rasa nasionalisme, dan membulatkan semangat kebangsaan Turki.

Adapun Gerakan Turki Muda meliputi hal-hal berikut:

1. Modernisasi Turki, yaitu membangun Turki secara modern.
2. Nasionalisme berarti menebalkan rasa kebangsaan Turki sehingga rakyat berjuang mempertahankan Turki dari rongrongan penjajahan.
3. Demokrasi berarti membentuk pemerintahan atas dasar kedaulatan rakyat dengan UUD, sebab keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan memperkukuh negara.

     Selanjutnya, Kemal Pasha mengambil tindakan, antara lain:

1. memproklamasikan Turki menjadi republik pertama dengan Mustafa Kemal Pasha sebagai presidennya pada tanggal 29 Oktober 1923;
2. melaksanakan pemerintahan modern, yakni pengesahan UUD, kota Ankara sebagai ibu kota, modernisasi agama, dipakainya huruf Latin;
3. modernisasi ekonomi dengan cara mengadakan rencana pembangunan lima tahun;
4. modernisasi pertahanan dan persenjataan modern.

     Sekian ulasan saya mengenai timbulnya kesadaran Nasionalisme Asia. Semoga bermanfaat.

Baca Selengkapnya

Perkembangan Sistem Pemerintahan, Struktur Birokrasi dan Sistem Hukum pada Masa Kolonial

Perkembangan Sistem Pemerintahan, Struktur Birokrasi dan Sistem Hukum pada Masa Kolonial

1.Sistem pemerintahan kolonial

     Pemerintahan kolonial Belanda diawali dengan dibentuknya lembaga dagang VOC yang memiliki pengurus terdiri atas tujuh belas orang yang disebut De Heeren Zeventien (Dewan Tujuh Belas). Lembaga ini berpusat di negeri Belanda. Sebagai pelaksana harian di Indonesia, Dewan Tujuh Belas mengangkat gubernur jenderal yang didampingi Dewan Hindia. 

     Dewan Hindia (Ideler) ini beranggotakan sembilan orang yang sebagian menjabat gubernur di daerah seperti Banten, Cirebon, dan Surabaya. Gubernur jenderal bersama Dewan Hindia mengemudikan pemerintahan VOC di Indonesia yang kekuasaannya tidak terbatas. Selain gubernur jenderal, diangkat pula seorang direktur jenderal yang bertugas mengurusi perniagaan serta mengurus perkapalan.

     Setelah VOC runtuh, Indonesia diperintah oleh Deandels, seorang yang pandai tetapi diktator. Ia membagi Pulau Jawa menjadi sembilan karisidenan yang dikepalai oleh seorang perfect. Ia juga mendirikan pengawas keuangan (Algemene Rekenkamer). Sikap otoriter Daendels menyebabkan banyak peperangan dengan raja-raja daerah serta keburukan pemerintahannya, sehingga ditarik kembali pulang ke negeri Belanda. Selanjutnya, Indonesia jatuh ke tangan Inggris di bawah Raffles yang memiliki kepribadian yang simpati dan liberalis. 

     Dalam menjalankan pemerintahannya di Indonesia, Raffles didampingi oleh badan penasihat (advisory council). Adapun tindakan yang diambilnya adalah :

1. membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan, setiap karesidenan dibagi dalam distrik, setiap distrik terdapat divisi (kecamatan);
2. mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak Barat;
3. para penguasa pribumi dan para bupati dijadikan pegawai kolonial dan digaji.

2.Struktur birokrasi kolonial

     Dalam rangka politik Pax Nederlandica, Belanda banyak menggunakan tenaga pribumi yang mampu mengerjakan administrasi pemerintahan, yang memiliki keterampilan dan latihan kerja yang memadai dalam berbagai jenis kegiatan. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pribumi yang memiliki kemampuan dan keterampilan maka didirikan sekolah untuk mendapat pendidikan yang terampil dan berpengetahuan, agar nanti dapat dipekerjakan pada kantor-kantor milik pemerintah kolonial.

     Pusat pemerintahan Belanda di Batavia membutuhkan banyak tenaga untuk melaksanakan tugas guna mengikat hubungan dengan daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, adanya perluasan hubungan antara pemerintah kolonial di Batavia dengan negeri induknya, serta dengan daerah-daerah di seluruh Nusantara, menuntut adanya desentralisasi hubungan. Pemikiran yang demikian akhirnya mendorong dibentuknya Volksraad pada tahun 1918 dengan tujuan agar hubungan dengan rakyat Indonesia semakin lebih baik.

3.Sistem hukum

     Pada tahun 1838, di negeri Belanda telah diundangkan hukum dagang dan hukum perdata. Hal ini terdorong oleh adanya kegiatan perdagangan hasil bumi orang-orang Belanda dengan perantara pedagang Cina. Politik hukum pemerintahan kolonial Belanda dapat diperlihatkan dalam Pasal 131 Indische Staatsregeling yang menyangkut hukum orang-orang Indonesia. Dalam pasal tersebut diatur bahwa hukum perdata dan dagang serta hukum acara perdata dan pidana harus dimasukkan dalam kitab Undang-Undang. Golongan bangsa Eropa harus menganut perundang-undangan yang berlaku di negeri Belanda, sedangkan golongan bangsa Indonesia dan timur asing dapat dikenakan ketentuan hukum orang Eropa apabila dikehendaki.

     Pada tahun 1855 sebagian dari kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah memuat hukum kekayaan, begitu juga hukum dagang bagi orang-orang Cina. Selanjutnya, pemerintah kolonial Belanda dalam membentuk kitab undang-undang bagi orang Indonesia maka hukum adat selalu menjadi bahan pertimbangan hukum.

     Menurut peraturan pemerintah kolonial 1854 dan peraturan Hindia Belanda 1925, bidang hukum dan peradilan Hindia Belanda dibagi atas dua bagian, yaitu pengadilan gubernemen dan pengadilan pribumi. Pengadilan gubernemen dilaksanakan oleh pemerintah kolonial melalui pegawai pemerintahan sesuai dengan aturan hukum, sedangkan pengadilan pribumi dilaksanakan berdasarkan hukum adat yang pada umumnya tidak tertulis.

     Pada tahun 1819 didirikan Hoog Gerechtschof (Mahkamah Agung), yang kemudian memiliki kekuasaan untuk mengawasi pengadilan di Jawa. Pada tahun 1869, berdasarkan keputusan raja, para pegawai pamong praja dibebaskan dari pengadilan pribumi. Pada tahun 1918 berlaku hukum pidana Hindia Belanda yang didasarkan pada kitab Undang-Undang untuk pengadilan bagi orang Eropa dan pribumi tidak ada perbedaan hukum.

     Sekian ulasan saya mengenai perkembangan sistem pemerintahan pada masa kolonial, perkembangan struktur Birokrasi pada masa kolonial serta perkembangan sistem hukum pada masa kolonial. Semoga bermanfaat.

Baca Selengkapnya

Perkembangan Pergerakan Budi Utomo dan Sarikat Islam

Perkembangan Pergerakan Budi Utomo dan Sarikat Islam

     Semakin banyak nya putera indonesia yang mengecap dunia pendidikan dan dibarengi dengan munculnya rasa nasionalisme di Asia, hal ini juga memicu bangkit dan berkembangnya rasa nasionalisme putera-putera bangsa. 

     Pergerakan nasional ditandai oleh adanya organisasi yang sudah didukung dan didirikan oleh segenap rakyat di Nusantara. Ciri organisasi pergerakan nasional berbeda dengan pergerakan daerah, hal ini dapat kita bedakan sebagai berikut:

1.Gerakan daerah

     Gerakan daerah bercirikan sebagai berikut:

1. Bentuk gerakannya belum diorganisasi, maka menggantungkan kepada pemimpin.
2. Sifatnya kedaerahan, maka bersifat insidental sementara.
3. Mengandalkan kekuatan senjata dan kekuatan gaib.
4. Belum ada tujuan yang jelas.
5. Gerakannya mudah bubar atau berakhir jika pemimpin mereka tertangkap.

2.Gerakan nasional

     Gerakan nasinal bercirikan sebagai berikut:

1. Gerakannya sudah diorganisasi secara teratur.
2. Bersifat nasional baik wilayah atau cita-cita kebangsaan.
3. Perjuangan menggunakan taktik modern dan organisasi modern.
4. Sudah memiliki tujuan yang jelas yaitu Indonesia merdeka.
5. Gerakannya tangguh dan berakar di hati rakyat.

1.Budi Utomo (20 Mei 1908)

     Untuk membangkitkan jiwa kebangsaan dan rasa harga diri yang kuat terhadap seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, kaum terpelajar yang dipelopori oleh dr. Wahidin Sudirohusodo dan (pemuda) Sutomo mulai menggerakkan para pemuda dan pelajar Indonesia untuk membentuk organisasi yang akan bergerak dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. 

     Pada tahun 1906, kaum terpelajar tersebut mulai terjun ke daerah-daerah untuk mencari dukungan moral dan material dari kaum bangsawan, para pegawai, dan dermawan agar bersedia secara aktif membantu usaha dalam memperbaiki nasib bangsanya. Dalam ceramahnya di depan para pelajar STOVIA, dr. Wahidin Sudirohusudo melontarkan keinginannya untuk mendirikan badan pendidikan yang disebut studie fonds. Ajakan tersebut mendapat sambutan hangat dari seluruh pelajar. Salah seorang pelajar STOVIA yang bernama Sutomo segera menghubungi kawan-kawannya untuk mendiskusikan mengenai nasib bangsanya. 

     Pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 1908 Sutomo dan kawan-kawannya di ruang kelas Sekolah Kedokteran STOVIA di Batavia atau Jakarta mendirikan sebuah perkumpulan yang diberi nama Budi Utomo (Budi Luhur). Para pelajar yang aktif dalam pembentukan Budi Utomo tersebut adalah M. Suradji, Muhammad Saleh, Mas Suwarno, Muhammad Sulaiman, Gunawan, dan Gumbreg. 

     Pada akhir pidatonya, Sutomo mengatakan, “berhasil dan tidaknya usaha ini bergantung kepada kesungguhan hati kita, bergantung kepada kesanggupan kita bekerja. Saya yakin bahwa nasib Tanah Air di masa depan terletak di tangan kita.” Ucapan itu disambut dengan tepuk tangan yang amat meriah. Budi Utomo setelah terbentuk, para pengurus dan anggotanya segera mempropagandakan mengenai maksud dan tujuan pembentukan organisasi tersebut kepada semua masyarakat, terutama kelompok pelajar, pegawai, kaum priayi, dan pedagang kecil. Propaganda itu ternyata mendapat sambutan hangat.

     Berita tentang pembentukan Budi Utomo akhirnya tersiar juga lewat surat kabar sehingga diketahui oleh pelajar-pelajar di berbagai kota. Akhirnya, para pelajar di kota-kota, seperti Yogyakarta, Magelang, dan Probolinggo ikut mendirikan cabang-cabang Budi Utomo. Nama Sutomo sebagai pendiri dan ketua umum Budi Utomo makin populer sekaligus mengundang risiko besar.

     Beberapa staf pengajar dan pemerintah Belanda menuduh Sutomo dan kawan-kawannya sebagai pemberontak. Sutomo diancam akan dipecat dari sekolahnya. Akan tetapi, kawan-kawannya mempunyai solidaritas tinggi. Jika Sutomo dikeluarkan, mereka akan ikut keluar juga. Dalam persidangan di sekolah, Sutomo masih dipertahankan oleh pemimpin umum STOVIA, Dr. H.E. Roll sehingga ia dan kawan-kawannya tidak jadi dikeluarkan dari sekolah. Jelaslah bahwa setiap perjuangan pasti mendapat tantangan, rintangan, bahkan ancaman, tetapi mereka tetap tegar.

     Budi Utomo berkembang makin besar sehingga perlu menyelenggarakan kongres. Untuk keperluan itu, mereka mempersiapkan segala sesuatunya atas usaha sendiri. Dr. Wahidin berkampanye keliling daerah untuk mendapatkan dukungan dan bantuan dari semua pihak. Kongres Budi Utomo yang pertama berhasil diselenggarakan pada tanggal 5 Oktober 1908 di Yogyakarta. Dalam kongres dihasilkan beberapa keputusan penting, seperti:

1. merumuskan tujuan utama Budi Utomo, yaitu kemajuan yang selaras untuk negara dan bangsa, terutama dengan memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, perdagangan, teknik dan industri, ilmu pengetahuan dan seni budaya bangsa Indonesia.
2. kedudukan pusat perkumpulan berada di Yogyakarta;
3. menyusun kepengurusan dengan Ketua R.T. Tirtokusumo, Bupati Karanganyar (Jawa Tengah);
4. kegiatan Budi Utomo terutama ditujukan pada bidang pendidikan dan kebudayaan
5. wilayah gerakannya difokuskan di Jawa dan Madura
6. BU tidak ikut mengadakan kegiatan politik.

     Penyerahan pimpinan pusat organisasi oleh Sutomo kepada kaum tua tersebut mempunyai tujuan strategis berikut:

1. menghargai kaum tua yang lebih berpengalaman;
2. mengajak kaum tua untuk ikut memikirkan dan memajukan pendidikan rakyat lewat Budi Utomo;
3. Sutomo dan kawan-kawannya masih harus menyelesaikan pendidikannya lebih dahulu di STOVIA, Jakarta. 

     Pada tahun awal berkembangnya Budi Utomo dapat menjadi tempat penyaluran keinginan rakyat yang ingin maju dan tempat mengabdi tokoh-tokoh terkemuka terhadap bangsanya. Tokoh-tokoh yang pernah menjabat Ketua Budi Utomo, antara lain R.T. Tirtokusumo (1908–1911), Pangeran Aryo Noto Dirodjo dari Istana Paku Alam (1911–1914), R.Ng. Wedyodipura atau Radjiman Wedyoningrat (1914–1915), dan R.M. Ario Surjo Suparto atau Mangkunegoro VII (1915). Oleh karena pemimpin Budi Utomo umumnya berasal dari kaum bangsawan, banyaklah dana yang disumbangkan untuk kemajuan pengajaran. Dengan demikian, lahirlah badan bantuan pendidikan atau studiefonds yang diberi nama Darma Wara. Hal inilah yang dicita-citakan oleh dr. Wahidin.

     Sejak tahun 1908 hingga tahun 1915, Budi Utomo hanya bergerak di bidang sosial dan budaya terutama pada bagian pengajaran. Namun, setelah tahun 1925 itu Budi Utomo ikut terjun ke dunia politik. Perubahan haluan ini terjadi karena adanya pengaruh dari organisasi pergerakan lain yang bercorak politik, seperti Indische Partij dan Sarekat Islam. Tujuan Budi Utomo berpolitik adalah untuk mendapat bagian dalam pemerintahan yang akan dipegang oleh golongan pelajar pribumi. 

Kegiatan Budi Utomo dalam bidang politik, antara lain sebagai berikut:

1. Budi Utomo ikut duduk dalam komite Indie Weerbaar yang dikirim ke Negeri Belanda untuk membahas pertahanan Hindia Belanda pada tahun 1916–1917.
2. Budi Utomo juga mengusulkan pembentukan Volksraad (Dewan Rakyat) bagi penduduk pribumi, ketika wakilnya dalam Comite Indie Weerbaar (Panitia Ketahanan Hindia Belanda) berangkat ke Negeri Belanda.
3. Budi Utomo berpartisipasi dalam pembentukan Komite Nasional untuk menghadapi pemilihan anggota Volksraad.
4. Budi Utomo berpartisipasi aktif sebagai anggota Volksraad, bahkan menempati dua dalam hal jumlah anggota di antara anggota pribumi.
5. Budi Utomo mencanangkan program politiknya berupa keinginan mewujudkan pemerintahan parlementer yang berasas kebangsaan.
6. Pada tahun 1927, Budi Utomo memprakarsai dan bergabung dalam Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) .
7. Dokter Sutomo banyak mendirikan studieclub yang dalam praktiknya juga dapat membahas soal-soal politik. Pada tahun 1935 Indonesisch Studie Club di Surabaya bergabung dengan Sarekat Madura menjadi Persatuan Bangsa Indonesia (PBI), kemudian PBI digabung dengan Budi Utomo menjadi Partai Indonesia Raya (Parindra).

     Budi Utomo dalam bidang politik meskipun kalah progresif jika dibandingkan dengan Sarekat Islam, Indische Partij, dan PNI, tetaplah sebagai pembuka jalan dan pelopor Pergerakan Nasional Indonesia. Karena peranan dan jasanya yang besar itulah, tanggal kelahiran Budi Utomo, 20 Mei, ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan diperingati setiap tahun oleh bangsa Indonesia.

2.Sarekat Islam

     Pada tahun 1911 di Laweyan, Solo berdiri organisasi Sarekat Dagang Islam (SDI) dengan ketua Haji Samanhudi. Keinginan untuk menyaingi pedagang-pedagang Cina mendorong banyak orang ingin menjadi anggota Sarekat Dagang Islam. Tujuan Sarekat Dagang Islam semula adalah memajukan perdagangan untuk menyaingi pedagang-pedagang Cina. Namun pada akhirnya, selain memajukan perdagangan, Sarekat Dagang Islam juga ingin memajukan agama Islam. 

     Oleh karena itu, atas anjuran H.O.S. Cokroaminoto, nama Sarekat Dagang Islam diubah menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912. Sarekat Islam mempunyai beberapa tujuan, yaitu mengembangkan jiwa dagang, membantu para anggota yang mengalami kesulitan dalam usaha meningkatkan derajat, memperbaiki pendapat yang keliru mengenai agama Islam, hidup menurut perintah agama.

     Pada tahun 1913, Sarekat Islam menyelenggarakan kongres pertama di Surabaya dan menghasilkan beberapa keputusan, yaitu Sarekat Islam bukan partai politik, Sarekat Islam tidak bermaksud melawan Belanda, memilih HOS Cokroaminoto sebagai ketua Sarekat Islam, dan menetapkan Surabaya sebagai pusat Sarekat Islam.

     Pernyataan demikian itu, sebenarnya hanyalah di atas kertas saja dengan maksud agar tidak dicurigai oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada praktiknya, Sarekat Islam sering membahas masalah-masalah politik, memperjuangkan nasib rakyat, mendesak pemerintah agar dibentuk volksraad, dan menyebarluaskan cita-cita mencapai pemerintahan sendiri. Tentu saja hal itu menyebabkan aktivitas Sarekat Islam selalu diawasi secara ketat oleh pemerintah kolonial Belanda. 

     Sarekat Islam tetap tegar dan terus maju pantang mundur sebab Sarekat Islam dipimpin oleh orang-orang yang berjiwa merdeka dan sangat militan, seperti H.O.S Cokroaminoto, H. Agus Salim, H. Samanhudi, Abdul Muis, H. Gunawan, Wondoamiseno, Sosrokardono, dan Suryopranoto. Mereka juga pengurus besar Central Sarekat Islam. 

     Kongres kedua Sarekat Islam diselenggarakan di Surakarta. Kongres menegaskan bahwa Sarekat Islam hanya untuk rakyat biasa, pegawai pamong praja tidak boleh menjadi anggota. Pegawai pangreh praja dilarang menjadi anggota karena dikhawatirkan mereka tidak akan berani menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan nasib rakyat. Bahkan, bisa jadi mereka akan memata-matai kegiatan Sarekat Islam.

     Karena bersifat kerakyatan, Sarekat Islam cepat mendapatkan anggota. Akibatnya, Gubernur Belanda A.W.F. Idenburg ragu dan khawatir terhadap Sarekat Islam, sehingga permohonan izin pengesahan Sarekat Islam ditolak. Oleh karena itu, Sarekat Islam menyiasati hal tersebut dengan mendirikan Central Sarekat Islam (CSI) di Surabaya yang diakui Belanda.

     Setelah Central Sarekat Islam berhasil dibentuk di Surabaya (18 Maret 1916), SI segera mengadakan kongres ketiga di Bandung pada tanggal 17–24 Juni 1916. Kongres itu disebutnya sebagai Kongres Nasional Sarekat Islam dengan alasan sebagai berikut:

1. Kongres tersebut dihadiri oleh 80 cabang Sarekat Islam lokal di seluruh Indonesia. Jumlah anggota SI pada saat itu telah mencapai 800.000 orang.
2. Sarekat Islam bercita-cita menyatukan seluruh penduduk pribumi sebagai satu bangsa berdaulat. Kongres ini memang sengaja digunakan sebagai sarana unjuk kekuatan kesatuan umat Islam menuju kesatuan seluruh penduduk pribumi.

     Pada tahun 1917, Sarekat Islam mengadakan kongres keempat di Batavia. Dalam kongres itu, SI kembali menegaskan tujuan pembentukan organisasinya, yaitu ingin memperoleh pemerintahan sendiri (kemerdekaan). Dalam kongres itu, SI juga mendesak agar pemerintah membentuk volksraad. Untuk itu, SI mencalonkan H.O.S. Cokroaminoto dan Abdul Muis sebagai wakil yang akan duduk dalam Volksraad.

     Jumlah anggota SI terus meningkat, pada tahun 1919 telah mencapai 2.250.000 orang. Akan tetapi, sangat disayangkan karena sebelum kongres keempat Sarekat Islam dilaksanakan, organisasi itu telah tersusupi ideologi sosialis kiri yang dibawa oleh Semaun, Ketua Sarekat Islam lokal Semarang. Semaun sebenarnya adalah tokoh ISDV berhalauan Marxisme. Tujuannya menyusup ke dalam tubuh SI adalah untuk menyebarkan paham sosialis kiri yang sangat radikal.

     Sehubungan dengan keadaan itu, pada tahun 1921 Central Sarekat Islam menerapkan disiplin organisasi dengan melarang anggotanya untuk merangkap menjadi anggota organisasi lain. Akibatnya, Semaun beserta pengikutnya dipecat dari Sarekat Islam. Pada tahun 1923 lewat kongresnya di Madiun (17–20 Februari 1923) Sarekat Islam mengubah namanya menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Sarekat Islam Merah pimpinan Semaun juga mengubah namanya menjadi Sarekat Rakyat yang kemudian bergabung dengan Partai Komunis Indonesia pada tahun 1923.

     Sekian ulasan saya mengenai perkembangan pergerakan Budi Utomo serta perkembangan pergerakan Sarikat Islam. Semoga bermanfaat.

Baca Selengkapnya

Sejarah Kerajaan Medang Mataram

Sejarah Kerajaan Medang Mataram

Pusat pemerintahan Kerajaan Medang Mataram

Candi Plaosan

     Pada masa pemerintahan Raja Wawa, diperkirakan ibu kota Mataram sempat dipindahkan ke Medang (925 M), tepatnya di sekitar daerah Purwodadi, Semarang. Kerajaan Mataram pada masa itu dikenal dengan sebutan Medang Kamulan, seperti tercantum dalam prasasti Canggal yang menyebut kata-kata Medang i bhumi Mataram.

     Raja Wawa kemudian digantikan oleh menantunya, Mpu Sindok, yang memindahkan seluruh Kerajaan Medang ke Jawa Timur dan menyebut kerajaannya dengan nama Medang Mataram. Ibu kota kerajaan ini terletak di Watan Mas, sekitar muara Sungai Brantas. Alasan Mpu Sindok memindahkan Medang Mataram ke Jawa Timur adalah:

1. untuk menghindari bahaya gunung berapi,
2. menjauhkan diri dari ancaman Sriwijaya, serta
3. tanah di Jawa Timur lebih subur untuk pertanian dan baik pula untuk perdagangan.

     Dalam perkembangannya, wilayah Medang Mataram meliputi daerah Nganjuk sebelah barat, Pasuruan, Surabaya, dan Malang.

Sumber sejarah Kerajaan Medang Mataram

     Beberapa prasasti yang mengungkapkan keberadan Medang Mataram sebagai berikut:

1. Prasasti Tengaran (933 M) menyebutkan bahwa Mpu Sindok memerintah bersama istrinya, Sri Wardani Pu Kbin (Rakryan Bawang).
2. Prasasti Lor (939 M) dekat Nganjuk, berisi perintah membuat candi bernama Jayamrata dan Jayastambo di desa Anyok Lodang untuk memeringati kemenangan Mpu Sindok.
3. Prasasti Bangil berisi pembuatan candi untuk pemakaman ayahanda Mpu Sindok dan sang permaisuri, Rakryan Bawang.
4. Prasasti Kalkuta (1041) yang dikeluarkan Airlangga.

Perkembangan politik Kerajaan Medang Mataram

     Raja-raja yang terkenal dari Medang Mataram sebagai berikut:

1.Raja Mpu Sindok

     Raja ini bergelar Mpu Sindok Sri Isyanatunggadewa. Ia adalah pendiri dinasti Isyana. Sebagai pendiri dinasti, Mpu Sindok pulalah yang meletakkan dasar-dasar kerajaan di Jawa Timur. Setelah Mpu Sindok wafat, penggantinya tidak ada yang cukup mampu sehingga Medang Mataram mengalami masa suram.

2.Raja Dharmawangsa

     Semula raja ini sempat memajukan perekonomian Medang Mataram dengan menguasai beberapa daerah pantai milik Sriwijaya. Sempat juga menyerang Bali dan Sukadana (Kalimantan). Akan tetapi, pada tahun 1016 ketika tengah menikahkan putrinya dengan Airlangga, kerajaan ini diserang oleh Raja Wurawari dari Wengker. Dalam peristiwa yang disebut Pralaya Medang ini, Raja Dharmawangsa beserta beberapa kerabat istana wafat.

3.Raja Airlangga

     Ketika terjadi Pralaya Medang, Airlangga dan pengikut setianya, Narottama, berhasil lari dan bersembunyi di lereng Gunung Kelud. Setelah berhasil mengalahkan Raja Wurawari, Airlangga kembali ke Medang dan naik takhta menggantikan Dharmawangsa (1019). Gelarnya Sri Maharaja Rake Halu Lokeswaram Dharmawangsa Airlangga. Ia kemudian memindahkan ibu kota Medang Mataram ke Kahuripan pada tahun 1037. Airlangga mengeluarkan prasasti Kalkuta (1041) yang isinya:

1. menguraikan silsilah Airlangga (Airlangga adalah putra Raja Udayana dari Bali),
2. kisah peristiwa penyerangan Raja Wurawari dari Wengker,
3. kisah pelarian Airlangga ke Bukit Wonogiri diikuti Narottama,
4. pendirian pertapaan di Pucangan, dan
5. peperangan Airlangga dengan Raja Wurawari.

     Usaha-usaha Airlangga mengembalikan Kerajaan Medang Mataram (selanjutnya dikenal pula sebagai Kerajaan Kahuripan) sebagai berikut:

1. Menguasai Sriwijaya dengan mengawini putri dari Sriwijaya yang melahirkan Samarawijaya dan Panji Garasakan.
2. Membangun bendungan Waringin Sapto.
3. Membangun pelabuhan Kambang Putih di Tuban.

     Agama yang dipeluk Airlangga adalah Hindu Wisnu, tampak dari arca-arca yang ditemukan di candi Belahan, di mana Airlangga dipatungkan sebagai Wisnu yang tengah mengendarai Ganda. Kesusastraan pada masa pemerintahan Airlangga cukup maju. Antara lain yang terkenal adalah kitab Arjunawiwaha karangan Mpu Kanwa (1030) dan kitab Calon Arang (anonim).

     Sebelum mengundurkan diri dari takhta, Airlangga membagi dua wilayah kerajaannya. Tugas membagi dua kerajaan ini dengan adil diserahkan kepada Mpu Baradha. Mpu Baradha terkenal karena kesaktiannya. Wilayah Kahuripan dibagi menjadi Jenggala/Kahuripan/Singasari yang diberikan kepada Panji Garasakan dan Panjalu/Kediri/Daha yang diberikan kepada Samarawijaya. 

     Batas kedua kerajaan adalah Gunung Kawi, sebelah utara Gunung Kawi adalah milik Kerajaan Panjalu dan sebelah selatan Gunung Kawi adalah wilayah Kerajaan Jenggala. Alasan pembagian kerajaan ini adalah sebab Putri Mahkota, Sri Sanggramawijaya tidak bersedia menjadi raja dan memilih menjadi pertapa. Itulah sebabnya Airlangga membangun pertapaan di Penanggungan. 

     Dalam pertapaannya di Penanggungan tersebut, Sri Sanggramawijaya mendapat gelar Dewi Kilisuci. Untuk menghindari pertengkaran antara kedua putra selir, Panji Garasakan dan Samarawijaya, Airlangga memerintahkan Kahuripan (Medang Mataram) dibagi dua. Namun, setelah Airlangga wafat, peperangan tetap terjadi dan dimenangkan oleh Panjalu (Kediri) dipimpin Jayabaya.

     Sekian ulasan saya mengenai sejarah kerajaan Medang Mataram, mulai dari pusat pemerintahan kerajaan Medang Mataram, sumber sejarah kerajaan Medang Mataram serta Perkembangan politik kerajaan Medang Mataram. Semoga bermanfaat.

Baca Selengkapnya

Sejarah Kerajaan Singasari

Sejarah Kerajaan Singasari

Berdirinya Kerajaan Singasari dan perkembangan politik


     Ken Arok adalah anak seorang wanita desa. Pada usia remaja, ia berhasil diterima mengabdi pada Awuku Tunggul Ametung di Tumapel. Awuku adalah pangkat penguasa daerah. Tunggul Ametung mempunyai istri yang cantik bernama Ken Dedes. 

     Suatu hari, Ken Arok tertarik pada Ken Dedes dan bersumpah akan merebut Ken Dedes dari tangan Tunggul Ametung. Ken Arok lalu memesan keris pada Mpu Gandring. Melihat kerisnya sudah jadi sebelum waktu yang ditentukan, Ken Arok segera memintanya. Mpu Gandring mempertahankan keris itu sebab menurutnya keris itu belum dimantrai. 

     Dalam kepercayaan para empu, keris yang belum dimantrai dapat membahayakan pemilik dan orang-orang di sekitarnya. Ken Arok lalu merebut keris itu dan dalam perkelahian tersebut, Mpu Gandring terbunuh oleh keris buatannya sendiri. Sebelum wafat, ia bersumpah bahwa keris itu akan membunuh tujuh nyawa, termasuk nyawa Ken Arok sendiri. 

     Dengan keris tersebut, Ken Arok lalu membunuh Tunggul Ametung dan memfitnah Kebo Ijo. Berkat berbagai intrik dan fitnah lainnya, Ken Arok berhasil menjadi awuku di Tumapel dan mengawini Ken Dedes. Ia lalu menyerang Kediri dan naik takhta menjadi Raja Singasari dengan gelar Sri Rangga Rajasanagara Amurwabumi.

     Setelah berhasil mengalahkan Kertajaya, Ken Arok mendirikan Kerajaan Singasari dan berkuasa selama lebih kurang lima tahun, yaitu dari tahun 1222 sampai tahun 1227. Ken Arok tewas dibunuh seorang pengalasan pada tahun 1227 atas perintah Anusapati. 

     Anusapati adalah anak Tunggul Ametung dan Ken Dedes (anak tiri Ken Arok). Ken Arok lalu didharmakan di Kagenengan dalam bangunan suci agama Syiwa dan Buddha. Adapun Anusapati kemudian memerintah Singasari selama 21 tahun (1224 – 1248).

     Pembunuhan Ken Arok oleh Anusapati menimbulkan dendam putra Ken Arok dan Ken Umang, yaitu Tohjoyo. Ia berusaha membalas kematian ayahnya dan berhasil membunuh Anusapati pada tahun 1248, ketika keduanya tengah menyabung ayam. Anusapati didharmakan di candi Kidal.

     Tohjoyo naik takhta menjadi Raja Singasari, namun hanya untuk beberapa bulan. Sebabnya adalah Ranggawuni, putra Anusapati, menyerang Keraton Singasari dibantu para pengikutnya untuk membalas kematian ayahnya. Dalam serangan tersebut, Tohjoyo berhasil melarikan diri, namun kemudian meninggal akibat luka-luka yang dideritanya di Katung Lumbung.

     Ranggawuni naik takhta menjadi Raja Singasari dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardhana dan memerintah dari tahun 1248-1268. Ia berusaha menghentikan usaha-usaha balas dendam dengan memberi jabatan-jabatan tertentu. Salah satunya adalah mengangkat Mahisa Cempaka, putra Mahisa Wongatelang (Mahisa Wongateleng adalah putra Ken Arok dan Ken Dedes), menjadi Ratu Angabahaya dengan gelar Narasinghamurti. 

     Pada tahun 1254, Wisnuwardhana mengangkat anaknya yang bernama Kertanegara menjadi raja muda (Yuwaraja). Wisnuwardhana meninggal pada tahun 1268 dan didharmakan sebagai Syiwa di Waleri dan sebagai Buddha Amoghapasa di Jajagu atau candi Jago. Tidak lama kemudian, Mahisa Cempaka juga meninggal dan didharmakan di Kumeper.

Masa pemerintahan Kertanegara

     Kertanegara memerintah Singasari dari tahun 1268 hingga tahun 1292. Ia merupakan raja terbesar Kerajaan Singasari. Setelah naik takhta, ia bergelar Sri Maharajadhiraja Sri Kertanegara. Ia memiliki gagasan besar di bidang politik dan terkenal sebagai raja yang memiliki cita-cita meluaskan denah kekuasaan hingga meliputi seluruh Nusantara.

Usaha-usaha Kertanegara untuk mencapai cita-citanya itu sebagai berikut:

1.Usaha di dalam negeri

1. Untuk memperlancar pemerintahannya, Kertanegara dibantu oleh tiga orang mahamenteri, yaitu I Hino, I Sirikan, dan I Halu. Tugas mereka adalah mengatur dan meneruskan perintah raja melalui tiga menteri pelaksana, yaitu Rakryan Apatih, Rakryan Demung, dan Rakryan Kanuruhan.
2. Karena dipandang kurang mendukung gagasan raja, Mahapatih Raganatha diganti oleh Aragani. Namun, agar tidak kecewa, Raganatha diangkat menjadi adhyaka di Tumapel.
3. Karena dianggap masih punya hubungan erat dengan Kediri, Banyak Wide diangkat menjadi Bupati Semenep (Madura) dengan gelar Arya Wiraraja.
4. Angkatan perang, baik prajurit darat maupun armada laut, diperkuat dengan melengkapi peralatan dan persenjataannya.
5. Menumpas segala pemberontakan yang terjadi di dalam negeri, misalnya, Pemberontakan Bhayaraja (1270) dan Pemberontakan Mahesa Rangkah (1280).
6. Mengajak kerja sama lawan-lawan politik, misalnya, Jayakatwang (keturunan Raja Kediri) diangkat menjadi raja kecil di Kediri dan putranya, Ardharaja dijadikan menantu Kertanegara.
7. Raden Wijaya, putra Mahisa Cempaka, juga dijadikan menantu.
8. Untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari para pemuka agama, diangkatlah seorang kepala agama Buddha dan seorang pendeta Mahabrahma sebagai pendamping raja.

2.Usaha ke luar negeri

1. Setelah armada lautnya kuat, Kertanegara mulai melebarkan sayap ke luar Jawa. Pertama-tama, Kertanegara ingin menguasai Sriwijaya. Pada tahun 1275, Kertanegara mengirimkan ekspedisi ke Melayu (Ekspedisi Pamalayu) untuk menghidupkan kembali Kerajaan Melayu di Jambi agar dapat menyaingi dan melemahkan Kerajaan Sriwijaya. Tindakan ini dimaksudkan untuk mencegah atau menahan gerak ekspansi prajurit Mongol yang dipimpin Kaisar Kublai Khan.
2. Pada tahun 1284, Kertanegara mengirimkan ekspedisi ke Bali dan berhasil menanamkan pengaruh dan kekuasaannya di sana.
3. Pada tahun 1286, Kertanegara mengirimkan sebuah Patung Amoghapasa beserta 14 pengiringnya kepada Raja Melayu, Mauliwamadewa. Hal itu dimaksudkan untuk mempererat dan memperkuat pertahanan Singasari – Melayu.
4. Menundukkan Jawa Barat (1289), Pahang di Melayu, dan Tanjungpura di Kalimantan karena daerah-daerah ini sangat strategis untuk menghadang ekspansi tentara Mongol.
5. Menjalin persahabatan dengan raja-raja di Semenanjung Malaka dan Indocina dengan jalan mengawinkan putri Kertanegara dengan Raja Indocina.

     Pada masa pemerintahan Kertanegara, di Singasari telah berkembang pusat agama Buddha aliran Tantrayana. Hal ini terbukti dalam prasasti yang dituliskan pada lapik (alas) "Jaka Dolok" yang ada di Taman Simpang Surabaya. Lapik tersebut menyebutkan bahwa Kertanegara telah dinobatkan sebagai Jiwa atau Dhyani Buddha (Aksobhya). Masa pemerintahan Kertanegara berakhir ketika Kertanegara dibunuh oleh Jayakatwang, raja dari Kediri.

     Sekian ulasan saya mengenai sejarah kerajaan Singasari, mulai dari berdirinya kerajaan Singasari dan perkembangan politik serta masa pemerintahan Kertanegara, Semoga bermanfaat.

Baca Selengkapnya

Sejarah Kerajaan Majapahit

Sejarah Kerajaan Majapahit

Berdirinya Kerajaan Majapahit

     Ketika Singasari jatuh ke tangan Jayakatwang, Raden Wijaya (menantu Kertanegara) lari ke Madura. Atas bantuan Arya Wiraraja, ia diterima kembali dengan baik oleh Jayakatwang dan diberi sebidang tanah di Tarik (Mojokerto). Ketika tentara Kublai Khan menyerbu Singasari, Raden Wijaya berpura-pura membantu menyerang Jayakatwang. 

     Namun, setelah Jayakatwang dibunuh, Raden Wijaya berbalik menyerang tentara Mongol dan berhasil mengusirnya. Setelah itu, Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit (1293) dan menobatkan dirinya dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardhana.

Perkembangan politik Kerajaan Majapahit

1.Pemerintahan Kertarajasa

     Untuk meredam kemungkinan terjadinya pemberontakan, Raden Wijaya (Kertarajasa) melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

a).Mengawini empat putri Kertanegara dengan tujuan mencegah terjadinya perebutan kekuasaan antar anggota keluarga raja. Putri sulung Kertanegara, Dyah Sri Tribhuaneswari, dijadikan permaisuri dan putra dari pernikahan tersebut Jayanegara, dijadikan putra mahkota. 

     Putri bungsu Kertanegara, Dyah Dewi Gayatri dijadikan Rajapatni. Dari putri ini, Kertarajasa memiliki dua putri, Tribhuwanatunggadewi Jayawisnuwardhani diangkat menjadi Bhre Kahuripan dan Rajadewi Maharajasa diangkat menjadi Bhre Daha. Adapun kedua putri Kertanegara lainnya yang dinikahi Kertarajasa adalah Dyah Dewi Narendraduhita dan Dyah Dewi Prajnaparamita. Dari kedua putri ini, Kertarajasa tidak mempunyai putra.

b).Memberikan kedudukan dan hadiah yang pantas kepada para pendukungnya, misalnya, Lurah Kudadu memperoleh tanah di Surabaya dan Arya Wiraraja diberi kekuasaan atas daerah Lumajang sampai Blambangan.

     Kepemimpinan Kertarajasa yang cukup bijaksana menyebabkan kerajaan menjadi aman dan tenteram. Ia wafat pada tahun 1309 dan dimakamkan di Simping (Blitar) sebagai Syiwa dan di Antahpura (dalam kota Majapahit) sebagai Buddha. Arca perwujudannya adalah Harikaya, yaitu Wisnu dan Syiwa digambarkan dalam satu arca. Penggantinya adalah Jayanegara.

2.Pemerintahan Jayanegara

     Jayanegara (1309-1328) adalah raja Majapahit kedua yang naik takhta kerajaan menggantikan Kertarajasa Jayawardhana (Raden Wijaya) pada tahun 1309 dan memerintah sampai tahun 1328. Pada waktu naik takhta, Jayanegara baru berusia 15 tahun. Menurut kitab Negarakertagama dan Pararaton, ia adalah putra Kertarajasa dari Dara Petak atau putri Indreswari (selir). Menurut sumber lain, ia adalah putra Kertarajasa dari Tribuaneswari (permaisuri). Pada tahun 1269, ketika ayahnya masih memerintah, Jayanegara dinobatkan menjadi raja muda (yuwaraja) di Kediri dengan nama Abhiseka Sri Jayanegara.

     Masa pemerintahan Jayanegara dipenuhi pemberontakan akibat kepemimpinannya kurang berwibawa dan kurang bijaksana. Pemberontakan-pemberontakan itu sebagai berikut:

1. Pemberontakan Ranggalawe pada tahun 1231. Pemberontakan ini dapat dipadamkan pada tahun 1309.
2. Pemberontakan Lembu Sora pada tahun 1311.
3. Pemberontakan Juru Demung (1313) disusul Pemberontakan Gajah Biru.
4. Pemberontakan Nambi pada tahun 1319. Nambi adalah Rakryan Patih Majapahit sendiri.
5. Pemberontakan Kuti pada tahun 1319. Pemberontakan ini adalah yang paling besar dan berbahaya. Kuti berhasil menduduki ibu kota kerajaan sehingga Jayanegara terpaksa melarikan diri ke daerah Bedander.

     Jayanegara kemudian dilindungi oleh pasukan Bhayangkari pimpinan Gajah Mada. Berkat kepemimpinan Gajah Mada, Pemberontakan Kuti dapat dipadamkan. Namun, meskipun berbagai pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan, Jayanegara justru meninggal akibat dibunuh oleh salah seorang tabibnya yang bernama Tanca. Ia lalu dimakamkan di candi Singgapura di Kapopongan.

3.Pemerintahan Tribhuwanatunggadewi

     Oleh karena Jayanegara tidak berputra, sementara Gayatri sebagai Rajapatni telah menjadi biksuni, takhta Kerajaan Majapahit diserahkan kepada Tribhuwanatunggadewi Jayawisnuwardhana (1328-1350) yang menjalankan pemerintahan dibantu suaminya, Kertawardhana. Masa pemerintahan Tribhuwanatunggadewi diwarnai permasalahan dalam negeri, yakni meletusnya Pemberontakan Sadeng. Pemberontakan ini dapat dipadamkan oleh Gajah Mada yang pada saat itu baru saja diangkat menjadi Patih Daha.

4.Pemerintahan Hayam Wuruk

     Tribhuwanatunggadewi terpaksa turun takhta pada tahun 1350 sebab Rajapatni Dyah Dewi Gayatri wafat. Penggantinya adalah putranya yang bernama Hayam Wuruk yang lahir pada tahun 1334. Hayam Wuruk naik takhta pada usia 16 tahun dengan gelar Rajasanegara. Dalam menjalankan pemerintahan, ia didampingi oleh Mahapatih Gajah Mada. 

     Gajah Mada diangkat menjadi mahapatih di Majapahit pada tahun 1331. Upacara pelantikannya merupakan suatu persidangan besar yang dihadiri oleh para menteri dan pejabat-pejabat utama. Dalam upacara pelantikan tersebut, Gajah Mada mengucapkan sumpahnya yang terkenal dengan nama Sumpah Palapa, berisi tekadnya untuk mempersatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit.

     Dalam pelaksanaan sumpahnya tersebut, Gajah Mada dibantu oleh Adityawarman dan Pu Nala. Gajah Mada mengawali langkahnya dengan menaklukkan Bali dibantu Adityawarman. Setelah menguasai Bali, Gajah Mada memperluas langkahnya untuk menaklukkan Kalimantan, Nusa Tenggara, dan beberapa wilayah di Semenanjung Malaka.

     Usaha Gajah Mada untuk mewujudkan gagasan Nusantara banyak mendapat kesulitan. Di antaranya adalah Peristiwa Bubat yang memaksanya menggunakan jalan kekerasan untuk menyelesaikannya.

     Peristiwa Bubat diawali dengan keinginan Hayam Wuruk menikahi Dyah Pitaloka, putri Raja Sunda. Gajah Mada menghendaki agar putri Sunda itu diserahkan kepada Hayam Wuruk sebagai tanda tunduk Raja Sunda kepada Majapahit. Tentu saja keinginan ini ditolak oleh Sri Baduga Maharaja, ayah dari Dyah Pitaloka. Terjadilah pertempuran yang mengakibatkan seluruh keluarga Raja Sunda berikut putrinya itu gugur.

     Dalam kitab Negarakertagama disebutkan bahwa pada zaman Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit mengalami masa kejayaan dan memiliki wilayah yang sangat luas. Luas kekuasaan Majapahit pada saat itu hampir sama dengan luas negara Republik Indonesia sekarang. 

     Namun, sepeninggal Gajah Mada yang wafat pada tahun 1364, Hayam Wuruk tidak berhasil mendapatkan penggantinya yang setara. Kerajaan Majapahit pun mulai mengalami kemunduran.

     Kondisi Majapahit berada di ambang kehancuran ketika Hayam Wuruk juga wafat pada tahun 1389. Sepeninggalnya, Majapahit sering dilanda perang saudara dan satu per satu daerah kekuasaan Majapahit pun melepaskan diri. Seiring dengan itu, muncul kerajaan-kerajaan Islam di pesisir. Pada tahun 1526, Kerajaan Majapahit runtuh setelah diserbu oleh pasukan Islam dari Demak di bawah pimpinan Raden Patah.

Struktur pemerintahan Kerajaan Majapahit

     Dalam struktur pemerintahan di Majapahit, raja dianggap sebagai penjelmaan dewa dan memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Roda pemerintahan dijalankan raja dibantu oleh putra raja, kerabat raja, dan beberapa pejabat pemerintah.

     Sebelum menduduki jabatan raja, putra mahkota biasanya diberi kekuasaan sebagai raja muda (Rajakumara atau Yuwaraja). Contohnya, sebelum dinobatkan menjadi raja, Hayam Wuruk lebih dahulu diangkat sebagai Rajakumara yang berkedudukan di Jimna. Raja juga dibantu oleh dewan pertimbangan kerajaan atau Bhatara Saptaprabu. Tugas lembaga ini adalah memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada raja.

     Anggota dewan ini adalah para sanak saudara raja. Untuk masalah-masalah keagamaan, raja dibantu oleh dewan yang disebut Dharmadyaksa. Dharmadyaksa ri Kasainan bertugas menangani urusan agama Syiwa dan Dharmadyaksa ri Kasogatan bertugas menangani urusan agama Buddha. Para pejabat keagamaan ini dibantu oleh tujuh Dharma Upapati, yaitu Sang Panget i Tirwan, i Kandamulri, i Mangkuri, i Paratan, i Jambi, i Kandangan Rase, dan i Kandangan Atuha. Selain sebagai pejabat keagamaan, mereka juga merupakan kelompok cendekiawan.

     Tiga lembaga pemerintahan tingkat atas di Majapahit sebagai berikut:

1. Sapta Prabu, merupakan sebuah dewan kerajaan. Anggota dewan ini adalah keluarga raja yang bertugas mengurusi soal keluarga raja, penggantian mahkota, dan urusan-urusan negara yang berhubungan dengan kebijaksanaan negara.
2. Dewan Menteri Besar, menerima perintah raja. Anggotanya berjumlah lima orang dan dipimpin oleh Mahapatih Gajah Mada. Dewan ini bertugas mengepalai urusan tata negara merangkap urusan angkatan perang dan kebijaksanaan.
3. Dewan Menteri Kecil, melanjutkan perintah raja. Beranggotakan tiga orang dan bertugas sebagai pelaksana kebijaksanaan raja.

     Di tingkat tengah terdapat pemerintahan daerah yang dikepalai oleh bupati. Daerah ini biasanya disebut mancanegara. Adapun di tingkat bawah terdapat pemerintahan desa yang dikepalai seorang kepala desa. Di samping itu, masih ada jabatan raja-raja daerah atau disebut Paduka Bhatara. Mereka memerintah negara-negara daerah jajahan dibantu sejumlah pejabat daerah. Raja Majapahit juga dibantu oleh tiga mahamenteri, yakni i Hino, i Halu, dan i Sirikan. Biasanya yang diangkat untuk menduduki jabatan ini adalah putra raja.

     Mahamenteri i Hino memiliki kedudukan paling tinggi karena di samping memiliki hubungan erat dengan raja, ia juga dapat mengeluarkan prasasti-prasasti. Para maha menteri ini dibantu oleh para Rakryan Mantri atau sekelompok pejabat tinggi kerajaan yang merupakan badan pelaksana pemerintahan. Badan ini terdiri atas lima orang, yaitu Patih Amangkubumi, Rakyan Tumenggung, Rakryan Demung, Rakryan Rangga, dan Rakryan Kanuruhan. Kelima pejabat ini disebut Sang Panca ri Wilwatikta atau Mantri Amancanegara.

Kehidupan kebudayaan Kerajaan Majapahit

     Zaman Majapahit menghasilkan banyak karya sastra. Periodisasi sastra masa Majapahit dibedakan menjadi dua, yaitu sastra zaman Majapahit awal dan sastra zaman Majapahit akhir. Karya sastra zaman Majapahit awal adalah kitab Negarakertagama karangan Mpu Prapanca (1365), kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular, kitab Arjuna Wiwaha karangan Mpu Tantular, kitab Kunjarakama (anonim), dan kitab Parthayajna (anonim).

     Karya sastra zaman Majapahit akhir ditulis dengan bahasa Jawa dalam bentuk tembang (kidung) dan gancaran (prosa). Karya-karya sastra pada zaman ini adalah kitab Pararaton yang berisi tentang riwayat raja-raja Majapahit, kitab Sundayana berisi tentang Peristiwa Bubat, kitab Surandaka menceritakan tentang Pemberontakan Sora di Lumajang, kitab Ranggalawe tentang Pemberontaan Ranggalawe dari Tuban, kitab Panji Wijayakrama berisi tentang riwayat Raden Wijaya, kitab Vsana Jawa menceritakan tentang penaklukkan Bali oleh Gajah Mada, kitab Usana Bali mengisahkan tentang kekacauan Bali akibat keganasan Maya Danawa, kitab Pamancangah, kitab Panggelaran, kitab Calon Arang, dan kitab Korawasrama.

     Jenis peninggalan kebudayaan yang lain dari Kerajaan Majapahit adalah candi. Candi-candi peninggalan Majapahit, antara lain, candi Sumberjati, candi Sanggapura, candi Panataran, dan candi Pari di dekat Porong. Candi Pari memiliki keistimewaan, yaitu arsitekturnya memperlihatkan adanya langgam bangunan dari Campa.

     Sekian ulasan saya mengenai sejarah kerajaan Majapahit, mulai dari berdirinya kerajaan Majapahit, perkembangan politik kerajaan Majapahit, struktur pemerintahan kerajaan Majapahit serta kehidupan kebudayaan kerajaan Majapahit. Semoga bermanfaat.

Baca Selengkapnya

Sejarah dan Raja Kerajaan Kediri

Sejarah dan Raja Kerajaan Kediri

Berdirinya Kerajaan Kediri


     Pembagian Kerajaan Kahuripan menjadi Jenggala (Kahuripan) dan Panjalu (Kediri) dikisahkan dalam prasasti Mahaksubya (1289 M), kitab Negarakertagama (1365 M), dan kitab Calon Arang (1540 M). 

     Seperti telah disebutkan dalam pembahasan terdahulu, begitu Raja Airlangga wafat, terjadilah peperangan antara kedua bersaudara tersebut. Panjalu dapat dikuasai Jenggala dan diabadikanlah nama Raja Mapanji Garasakan (1042 – 1052 M) dalam prasasti Malenga. Ia tetap memakai lambang Kerajaan Airlangga, yaitu Garuda Mukha.

Perkembangan Politik Kerajaan Kediri

     Mapanji Garasakan memerintah tidak lama. Ia digantikan Raja Mapanji Alanjung (1052 – 1059 M). Mapanji Alanjung kemudian diganti lagi oleh Sri Maharaja Samarotsaha. Pertempuran yang terus menerus antara Jenggala dan Panjalu menyebabkan selama 60 tahun tidak ada berita yang jelas mengenai kedua kerajaan tersebut hingga munculnya nama Raja Bameswara (1116 – 1135 M) dari Kediri. 

     Pada masa itu ibu kota Panjalu telah dipindahkan dari Daha ke Kediri sehingga kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Kerajaan Kediri. Raja Bameswara menggunakan lencana kerajaan berupa tengkorak bertaring di atas bulan sabit yang biasa disebut Candrakapala. Setelah Bameswara turun takhta, ia digantikan Jayabaya yang dalam masa pemerintahannya itu berhasil mengalahkan Jenggala. 

     Berturut-turut raja-raja Kediri sejak Jayabaya sebagai berikut:

1).Raja Jayabaya (1135 M – 1159 M)

     Raja Jayabaya menggunakan lencana kerajaan berupa lencana Narasingha. Kemenangannya atas peperangan melawan Jenggala diperingatinya dengan memerintahkan Mpu Sedah menggubah kakawin Bharatayudha. Karena Mpu Sedah tidak sanggup menyelesaikan kakawin tersebut, Mpu Panuluh melanjutkan dan menyelesaikannya pada tahun 1157 M. Pada masa pemerintahannya ini, Kediri mencapai puncak kejayaan. Selain menulis Bharatayudha, Mpu Panuluh juga menulis kitab Hariwangsa dan Gatotkacasraya.

2).Raja Sarweswara (1159 – 1169 M)

     Pengganti Jayabaya adalah Raja Sarweswara. Tidak banyak yang diketahui mengenai raja ini sebab terbatasnya peninggalan yang ditemukan. Ia memakai lencana kerajaan berupa Ganesha.

3).Raja Kameswara (1182 – 1185 M)

     Selama beberapa waktu, tidak ada berita yang jelas mengenai raja Kediri hingga munculnya Kameswara. Pada masa pemerintahannya ini ditulis kitab Kakawin Smaradahana oleh Mpu Darmaja yang berisi pemujaan terhadap raja, serta kitab Lubdaka dan Wretasancaya yang ditulis oleh Mpu Tan Alung. Kitab Lubdaka bercerita tentang seorang pemburu yang akhirnya masuk surga dan Wretasancaya berisi petunjuk mempelajari tembang Jawa Kuno.

4).Raja Kertajaya (1185 – 1222 M)

     Pada masa pemerintahan Kertajaya, terjadi pertentangan antara para brahmana dan Raja Kertajaya. Hal ini terjadi karena para brahmana menolak menyembah raja yang menganggap dirinya sebagai dewa. Para brahmana lalu meminta perlindungan pada Ken Arok. Kesempatan ini digunakan Ken Arok untuk memberontak terhadap Kertajaya. Pada tahun 1222 M terjadi pertempuran hebat di Ganter dan Ken Arok berhasil mengalahkan Kertajaya.

Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Kediri

     Kehidupan sosial kemasyarakatan pada zaman Kerajaan Kediri dapat kita lihat dalam kitab Ling-Wai-Tai-Ta yang disusun oleh Chou Ku-Fei pada tahun 1178 M. Kitab tersebut menyatakan bahwa masyarakat Kediri memakai kain sampai bawah lutut dan rambutnya diurai. Rumah-rumahnya rata-rata sangat bersih dan rapi.

     Lantainya dibuat dari ubin yang berwarna kuning dan hijau. Pemerintahannya sangat memerhatikan keadaan rakyatnya sehingga pertanian, peternakan, dan perdagangan mengalami kemajuan yang cukup pesat.

     Golongan-golongan dalam masyarakat Kediri dibedakan menjadi tiga berdasarkan kedudukan dalam pemerintahan kerajaan.

1. Golongan masyarakat pusat (kerajaan), yaitu masyarakat yang terdapat dalam lingkungan raja dan beberapa kaum kerabatnya serta kelompok pelayannya.
2. Golongan masyarakat thani (daerah), yaitu golongan masyarakat yang terdiri atas para pejabat atau petugas pemerintahan di wilayah thani (daerah).
3. Golongan masyarakat nonpemerintah, yaitu golongan masyarakat yang tidak mempunyai kedudukan dan hubungan dengan pemerintah secara resmi atau masyarakat wiraswasta.

     Kediri memiliki 300 lebih pejabat yang bertugas mengurus dan mencatat semua penghasilan kerajaan. Di samping itu, ada 1.000 pegawai rendahan yang bertugas mengurusi benteng dan parit kota, perbendaharaan kerajaan, dan gedung persediaan makanan. 

     Sekian ulasan saya mengenai sejarah dan raja kerajaan Kediri, mulai dari berdirinya kkerajaan Kediri, perkembangan politik kerajaan Kediri serta kehidupan sosial masyarakat kerajaan Kediri. Semoga bermanfaat.

Baca Selengkapnya

Sejarah dan Raja Kerajaan Bali

Sejarah dan Raja Kerajaan Bali

Raja-raja dinasti Warmadewa 


     Berdasarkan prasasti Blanjong yang berangka tahun 914, Raja Bali pertama adalah Khesari Warmadewa. Istananya berada di Singhadwalawa. Raja berikutnya adalah Sang Ratu Sri Ugrasena. Ia memerintah sejak tahun 915 sampai 942. Istananya di Singhamandawa. Masa pemerintahannya sezaman dengan Mpu Sindok di Jawa Timur. 

     Sang Ratu Sri Ugrasena meninggalkan sembilan prasasti, satu di antaranya adalah prasasti Bobahan I. Setelah wafat, Sang Ratu Sri Ugrasena dicandikan di Air Mandatu dan digantikan oleh raja-raja yang memakai gelar Warmadewa (dinasti Warmadewa).

     Raja pertama dari dinasti Warmadewa adalah Aji Tabanendra Warmadewa. Raja ini memerintah tahun 955 – 967 M bersama istrinya, Sang Ratu Luhur Sri Subhadrika Dharmadewi. Penggantinya adalah Jayasingha Warmadewa. Raja inilah yang membuat telaga (pemandian) dari sumber suci di desa Manukraya. Pemandian itu disebut Tirta Empul, terletak di dekat Tampaksiring. Raja Jayasingha Warmadewa memerintah sampai tahun 975 M.

     Raja Jayasingha digantikan oleh Janasadhu Warmadewa. Ia memerintah tahun 975 – 983 M. Tidak ada keterangan lain yang dapat diperoleh dari raja ini, kecuali tentang anugerah raja kepada desa Jalah. Pada tahun 983 M, muncul seorang raja wanita, yaitu Sri Maharaja Sri Wijaya Mahadewi (983 – 989 M). Pengganti Sri Wijaya Mahadewi bernama Dharma Udayana Warmadewa. Ia memerintah bersama permaisurinya, Gunapriya Dharmapatni atau lebih dikenal dengan nama Mahendradatta, putri dari Raja Makutawangsawardhana dari Jawa Timur. Sebelum naik takhta, diperkirakan Udayana berada di Jawa Timur sebab namanya tergores dalam prasasti Jalatunda.

     Pada tahun 1001 M, Gunapriya meninggal dan dicandikan di Burwan. Udayana meneruskan pemerintahannya sendirian hingga wafat pada tahun 1011 M. Ia dicandikan di Banuwka. Hal ini disimpulkan dari prasasti Air Hwang (1011) yang hanya menyebutkan nama Udayana sendiri. Adapun dalam prasasti Ujung (Hyang) disebutkan bahwa setelah wafat, Udayana dikenal sebagai Batara Lumah di Banuwka.

     Raja Udayana mempunyai tiga orang putra, yaitu Airlangga, Marakata, dan Anak Wungsu. Airlangga tidak pernah memerintah di Bali karena menjadi menantu Dharmawangsa di Jawa Timur. Oleh karena itu, yang menggantikan Raja Udayana dan Gunapriya adalah Marakata. Setelah naik takhta, Marakata bergelar Dharmawangsawardhana Marakata PangkajasthanaUttunggadewa. Marakata memerintah dari tahun 1011 hingga 1022. Masa pemerintahan Marakata sezaman dengan Airlangga.

     Oleh karena adanya persamaan unsur nama dan masa pemerintahannya, seorang ahli sejarah, Stuterheim, berpendapat bahwa Marakata sebenarnya adalah Airlangga. Apalagi jika dilihat dari kepribadian dan cara memimpin yang memiliki kesamaan. Oleh rakyatnya, Marakata dipandang sebagai sumber kebenaran hukum yang selalu dilindungi dan memerhatikan rakyat. Ia sangat disegani dan ditaati oleh rakyatnya. Persamaan lain Marakata dengan Airlangga adalah Marakata juga membangun sebuah presada atau candi di Gunung Kawi di daerah Tampaksiring, Bali.

     Setelah pemerintahannya berakhir, Marakata digantikan oleh Raja Anak Wungsu. Ia bergelar Paduka Haji Anak Wungsu Nira Kalih Bhatari Lumah i Burwan Bhatara Lumah i Banu Wka. Anak Wungsu adalah Raja Bali Kuno yang paling banyak meninggalkan prasasti (lebih dari 28 prasasti) yang tersebar di Bali Utara, Bali Tengah, dan Bali Selatan. Anak Wungsu memerintah selama 28 tahun, yaitu dari tahun 1049 sampai 1077. Ia dianggap sebagai penjelmaan Dewa Wisnu. Anak Wungsu tidak memiliki keturunan. Ia wafat pada tahun 1077 dan dimakamkan di Gunung Kawi, Tampaksiring. Berakhirlah dinasti Warmadewa.

Pemerintahan setelah dinasti Warmadewa

     Setelah berakhirnya pemerintahan dinasti Warmadewa, Bali diperintah oleh
beberapa orang raja silih berganti. Raja-raja yang perlu diketahui sebagai berikut;

1).Jayasakti

     Jayasakti memerintah dari tahun 1133 sampai tahun 1150 M, sezaman dengan pemerintahan Jayabaya di Kediri. Dalam menjalankan pemerintahannya, Jayasakti dibantu oleh penasihat pusat yang terdiri atas para senopati dan pendeta, baik dari agama Hindu maupun dari agama Buddha. 

     Kitab undang-undang yang digunakan adalah kitab Utara Widhi Balawan dan kitab Rajawacana. Kitab undang-undang ini merupakan peninggalan kebudayaan dari masa pemerintahan Jayasakti yang cukup tinggi. Kitab ini juga dipakai pada masa pemerintahan Ratu Sakalendukirana dan penerusnya. Dari prasasti-prasasti yang ditemukan, diketahui bahwa pada masa pemerintahan Jayasakti, agama Buddha dan Syiwa berkembang dengan baik. Aliran Waisnawa juga berkembang pada waktu itu. Raja Jayasakti sendiri disebut sebagai penjelmaan Dewa Wisnu.

2).Ragajaya

     Ragajaya mulai memerintah pada tahun 1155 M, namun kapan berakhirnya tidak diketahui sebab tidak ada sumber tertulis yang menjelaskan hal tersebut.

3).Jayapangus (1177 – 1181)

     Raja Jayapangus dianggap sebagai penyelamat rakyat yang terkena malapetaka akibat lalai menjalankan ibadah. Raja ini menerima wahyu dari dewa untuk mengajak rakyat kembali melakukan upacara keagamaan yang sampai sekarang dikenal dan diperingati sebagai upacara Galungan. Kitab undang-undang yang digunakannya adalah kitab Mana Wakamandaka.

4).Ekajalancana 

     Ekajalancana memerintah pada sekitar tahun 1200 – 1204 M. Dalam memerintah, Ekajalancana dibantu oleh ibunya yang bernama Sri Maharaja Aryadegjaya.

5).Sri Asta Asuratna Bumi Banten 

     Sri Asta Asuratna Bumi Banten diyakini sebagai raja Bali yang terakhir. Setelah itu, Bali ditaklukkan oleh Gajah Mada dan menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit.

Kehidupan sosial budaya masyarakat Kerajaan Bali

     Kehidupan masyarakat di Bali dan kebudayaannya sangat lekat terpengaruh oleh agama Hindu. Agama Hindu yang berkembang di Bali ini sudah bercampur dengan unsur budaya asli. Salah satu contoh yang paling nyata dapat dilihat adalah bahwa dewa tertinggi dalam agama Hindu-Buddha bukanlah Syiwa, melainkan Sang Hyang Widhi yang sama kedudukannya dengan Sang Hyang Wenang di Jawa. 

     Selain itu, masyarakat Bali juga mengenal dewa-dewa setempat, seperti dewa air dan dewa gunung (di Jawa kiranya sejajar dengan Grama Desa). Di bawah desa, mereka juga memuja roh nenek moyang dan cikal bakal. Upacara penghormatan leluhur disebut Pitra Yodnya.

     Sebagai tempat suci, dahulu digunakan candi. Tetapi, sejak berdirinya Kerajaan Gelgel dan Klungkung, penggunaan candi sebagai tempat suci dihapus. Sebagai pengganti fungsi candi dibuatkan kuil berupa kompleks bangunan yang sering disebut pura. 

     Pada waktu upacara, dewa atau roh yang dipuja diturunkan dari surga dan ditempatkan pada kuil untuk diberi sesaji sebagai penghormatan. Upacara itu, misalnya, diadakan pada hari Kuningan (hari turunnya dewa dan pahlawan), pada hari Galungan (menjelang Tahra dan Saka), dan hari Saraswati (pelindung kesusastraan). Pura dalam lingkungan kerajaan disebut Pura Dalem, bentuknya seperti candi Bentar dan dimaksudkan sebagai kuil kematian. 

     Adapun untuk keluarga raja dibuatkan pura khusus yang disebut Sanggah atau Merajan. Di Bali, dewa tidak dipatungkan. Patung-patung di Bali hanya berfungsi sebagai hiasan. Adanya patung dewa di Bali diyakini sebagai bukti adanya pengaruh Jawa. 

     Di dalam kuil dibuatkan tempat tertentu yang disediakan untuk tempat turunnya dewa atau roh nenek moyang yang telah menjalani prosesi ngaben. Ngaben adalah budaya pembakaran mayat atau tulang surga. Pembakaran mayat adalah suatu kebiasaan di India yang diadaptasi di Bali. Roh yang telah menjalani upacara ngaben dianggap telah suci. Ida Sang Hyang Widhi sebagai dewa tertinggi tidak dibuatkan pura khusus, namun pada setiap kuil dibuatkan bangunan suci untuknya berbentuk Padmasana atau Meru beratap dua.

     Masyarakat Bali mengenal pembagian golongan atau kasta yang terdiri dari brahmana, ksatria, dan waisya. Ketiga kasta tersebut dikenal dengan Triwangsa. Di luar ketiga golongan tersebut masih ada lagi golongan yang disebut jaba, yaitu anggota masyarakat yang tidak memegang pemerintahan. Tiap-tiap golongan mempunyai tugas dan kewajiban yang tidak sama dalam bidang keagamaan.

     Pada masa pemerintahan Anak Wungsu, dikenal adanya beberapa golongan pekerja khusus, di antaranya pande besi, pande emas, dan pande tembaga. Mereka bertugas membuat alat-alat pertanian, alat-alat rumah tangga, senjata, perhiasan, dan sebagainya. Hubungan dengan Jawa sudah ada sejak zaman pemerintahan Udayana dan Gunapriya, dibuktikan dengan adanya prasasti-prasasti raja-raja Bali yang memakai bahasa Jawa Kuno.

     Sekian ulasan saya mengenai sejarah dan raja kerajaan Bali, mulai dari raja-raja dinasti Warmadewa, pemerintahan setelah dinasti Warmadewa serta kehidupan sosial budaya masyarakat Kerajaan Bali. Semoga bermanfaat.

Baca Selengkapnya