Penyelenggaraan Pemerintahan yang tidak Transparan

Penyelenggaraan Pemerintahan yang tidak Transparan

     Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan, peran rakyat terhadap keberadaan birokrasi pemerintah kurang memperolah perhatian dan penekanan dalam kehidupan negara. Para pejabat memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki rakyat sehingga rakyat berada di posisi yang lemah di hadapan birokrasi.  Praktik birokrasi dalam melayani rakyat dibalut oleh sistem bapak atau patrimonial, pensakralan, monopoli, sehingga pejabat bawahan tidak berani bertindak jika tidak memperoleh restu dan petunjuk dari pejabat atasannya.       
     Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan, dimana birokrasi adalah alat penguasa yang tidak mungkin netral dari kepentingan politik penguasa, sehingga banyak kita menemukan agen-agen penguasa dalam birokrasi yang bekerja bukan untuk kepentingan rakyat melainkan untuk keentingan partai politik dan partisipannya. Partai politik yang berkuasa sibuk untuk menanamkan pengaruh orang-orangnya ke dalam birokrasi pemerintah.

Dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan

     Akibat yang secara langsung dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah terjadinya korupsi politik yaitu penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok.

     Korupsi politik itu membawa akibat lanjutan yang luar biasa yaitu krisis multi deminsional di berbagai bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan keamanan, krisis kepercayaan rakyat kepada pemerintah, krisis moral  di pemerintahan, sebagaiberikut :

1. Di bidang politik, lembaga politik baik eksekutif, legislatif dan yudikatif  tak           berfungsi optimal. Sering kali kebijakan itu sebagai proyek untuk memperkaya diri. Yudikatif sering memutuskan yang bertentangan rasa keadilan, sebab hukum bisa dibeli.
2. Di bidang Ekonomi, semua kegiatan ekonomi yang bersinggungan dengan birokrasi pemerintahan di warnai uang.
3. Di bidang sosial, budaya dan agama, terjadi pendewaan materi dan konsumtif tanpa memperdulikan moral dan etika agama seperti korupsi.
4. Di bidang pertahanan dan keamanan, terjadi ketertinggalan profesinalitas aparat yaitu tidak sesuai dengan tuntutan zaman sehingga aparat keamanan tidak mampu mencegah secara dini gejolak sosial dan gangguan keamanan.
5. Jurang pemisah semakin dalam antara kaya dan miskin sehingga masyarakat adil makmur sulit diwujudkan.

Faktor – faktor penyebab penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan

     Secara umum faktor-faktor penyebab terjadinya pemerintahan yang tidak trasnparan, yaitu :

1.Pengaruh kekuasaan:

• Pemerintah menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya.
• Mengabaikan proses demokrasi sehingga rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasinya.
• Pemerintah bersifat sentralistis sehingga timbul kesenjangan antara pemerintah pusat dengan daerah.

2.Moralitas:

• Terabaikannya nilai-nilai agama dan budaya bangsa sebagai sumber etika sehingga melahirkan perbuatan tercela, ketidakadilan, pelanggaran hukum pelanggaran HAM.

3.Sosial Ekonomi:

• Sering terjadi konplik sosial akibat perbedaan suku, agama, ras dan golongan yang disebabkan tidak dikelola dengan adil.
• Perilaku ekonomi yang berpihak kepada pengusaha besar atau konglomerat dan sarat KKN.

4.Politik dan Hukum:

• Sistem politik otoriter dimana pemimpin tidak mampu lagi menyerap aspirasi dan tidak memerjuangkan kepentingan rakyat.
• Hukum adalah alat kekuasaan sehiungga penerapannya banyak bertentangan dengan keadilan termasuk hak warganegara di depan hukum.

     Sekian ulasan saya menggenai penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan, dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan serta faktor–faktor penyebab penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan. Semoga bermanfaat.